Presiden Jokowi melakoni kunjungan kerja ke Kalimantan di saat puncak aksi buruh dan mahasiswa terjadi di Istana. Diketahui, kalau aksi ini bertujuan menyuarakan aspirasi terkait Undang Undang Cipta Kerja yang dinilai tak berpihak pada rakyat. Jokowi pun dinilai kabur dari situasi penting ini. Istana pun memberi klarifikasi.
Updatenews24jam.blogspot.com - Presiden Joko Widodo pada Kamis (8/10/2020) hari ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah.
Dikutip dari siaran pers resmi, pesawat kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden dan rombongan tiba di Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangkaraya, sekitar pukul 09.10 WIB setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 70 menit dari Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Kabupaten Sleman.
Dari Bandara Tjilik Riwut, Presiden langsung melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Pulang Pisau.
Presiden dijadwalkan untuk meninjau lumbung pangan atau food estate, berikut penanaman padi, keramba ikan, serta peternakan bebek yang terletak di Kecamatan Pandih Batu.
Pada siang harinya, Presiden akan menuju Gedung Pertemuan Umum Handep Hapakat, Kabupaten Pulang Pisau untuk membagikan Banpres Produktif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Setelah itu, Kepala Negara akan kembali menuju Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya dengan menggunakan helikopter.
Dalam perjalanan tersebut, Presiden sekaligus akan meninjau lokasi lumbung pangan singkong di Kabupaten Gunung Mas dari atas helikopter.
Setibanya di Bandara Tjilik Riwut, Presiden dan rombongan akan langsung lepas landas menuju Jakarta.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Tengah antara lain, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.
Kunker ini bertepatan dengan puncak aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Bahkan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta.
Namun Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membantah bahwa kunjungan kerja Jokowi ini dilakukan lantaran adanya demonstrasi di Istana.
"Tidak, agenda Presiden untuk (mengunjungi) food estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi," kata Bey.
Demo Tolak Omnibus Law di Siantar Ricuh, Dua Orang Polisi Luka-luka Kena Lemparan Batu
Gabungan mahasiswa dan pemuda menggelar demonstrasi penolakan Omnibus Law di Kantor DPRD Pematangsiantar, Kamis (8/10/2020) siang.
Aksi mengatasnamakan Gerakan Rakyat Melawan (Gerilyawan) berlangsung ricuh.
Meski sempat menjeda aksi saat kumandang Azan Zuhur, demonstran mendesak masuk gerbang DPRD Pematangsiantar.
Saling dorong terjadi dengan petugas kepolisian dari Sat Sabhara Polres Pematangsiantar yang mengadang di gerbang.
Upaya mahasiswa masuk ke Gerbang DPRD Pematangsiantar ditambahi dengan pelemparan batu dan botol kemasan ke arah barikade polisi.
Alhasil gerbang DPRD sempat tumbang melawan dorongan mahasiswa.
Kendati hampir chaos, kekuatan tambahan dari Polres Pematangsiantar datang dari Detasemen Brimob berhasil memukul mundur mahasiswa ke pelataran Lapangan H. Adam Malik.
Dalam aksinya, Gerilyawan menyampaikan bahwa kebijakan UU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law dianggap disahkan secara terburu-buru.
"Isi dari paket undang-undang tersebut hanya dibuat untuk kepentingan para pemangku kekuasaan bukan untuk kesejahteraan masyarakat, terkhusus buruh," ujar salah satu koordinator aksi, Dova Hutahean.
Dalam orasi, mahasiswa beberapa kali menyampaikan umpatan terhadap wakil rakyat yang dianggap berkhianat.
Iringan beberapa lagu nasional dan Buruh Tani (lagu kebebasan) turut menggema dalam aksi yang diguyur hujan lebat itu.
"Kami meminta dewan membatalkan Omnibus Law," ujar mahasiswa beberapa kali.
Jelang Pukul 14.00 WIB, Kapolres Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar mendampingi Ketua DPRD Timbul Lingga untuk menemui demonstran.
Hanya saja, komunikasi antar kedua pihak belum membuahkan hasil.
Antara mahasiswa dan DPRD Pematangsiantar didampingi Polres sepakat melakukan pertemuan lanjutan sore nanti.
Kepada wartawan, Kapolres AKBP Boy Sutan Binanga menyampaikan ada 300 petugas gabungan kepolisian dikerahkan. Ia meminta mahasiswa memperhatikan ancaman Pandemi Covid-19.
"Kita melakukan tindakan persuasif. Kita menjaga keinginan mahasiswa yang mana dalam Pandemi Covid-19 ini tidak boleh melaksanakan demo agar tidak terjadi klaster baru," ujar Boy.
Laporan korban dalam demo ini, ujar Kapolres petugas kepolisian ada dua orang yang terluka akibat lemparan batu.
"Ada korban kepolisian yang dilempari batu. Dua orang baru saya dapat informasinya. Dari mahasiswa nanti saya cek dulu ada atau tidak diamankan," jelas Kapolres usai mengawal demonstrasi penolakan Omnibus Law.
Dosen Ini Janji Beri Nilai A Kepada Mahasiswanya yang Ikut Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Dosen Universitas Wijaya Surabaya, Umar Sholahudin memberikan nilai A kepada mahasiswanya yang ikut demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Surabaya pada Kamis (8/10/2020).
Pengumuman pemberian nilai A itu dibuat dalam akun Facebook pribadinya pada Rabu (7/10/2020).
"Buat mahasiswa saya yang ikut demo Tolak UU Cilaka bersama buruh untuk mata kuliah Gersos&Pembangunan saya kasih nilai A #TolakUUCilaka," tulis Umar dalam unggahannya.
Saat dikonfirmasi Kompas.com, Umar membenarkan akan memberi nilai A kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah gerakan sosial dan pembangunan, jika mengikuti demonstrasi pada Kamis.
Menurut Umar, ada dua alasan yang membuat mahasiswa harus menolak UU Cipta Kerja.
Pertama, UU tersebut akan berdampak kepada mahasiswa setelah lulus dan bekerja.
"Omnibus law tidak hanya berdampak bagi buruh, tapi bagi elemen lainnya termasuk mahasiswa saat nanti dia bekerja," katanya.
Alasan kedua, kata dia, ikut berdemonstrasi merupakan sarana belajar yang efektif bagi mahasiswa sebagai agen perubahan.
"Dari pada hanya belajar di kelas atau daring, turun ke jalan menurut saya lebih efektif agar mereka ikut merasakan perjuangan rakyat," jelasnya.
Meski begitu, ia tetap mengingatkan mahasiswanya agar menaati protokol kesehatan saat berdemonstrasi.
"Menjaga jarak dan memakai masker wajib dilakukan saat aksi turun jalan," ucapnya.
Kami siang, ribuan massa terpantau memadati sejumlah lokasi seperti di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura, dan Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan.
Selain menggunakan motor, sebagian massa berjalan kaki. Massa berasal dari kelompok mahasiswa, buruh, dan siswa sekolah.
Polisi antisipasi demo
Puncak aksi demonstrasi buruh serentak digelar Kamis (8/10/2020).
Di Kota Surabaya, akan ada ribuan buruh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya, Kamis (8/10/2020).
Tak hanya buruh, rencana aksi demonstrasi itu juga akan diikuti kelompok elemen mahasiswa.
Meski begitu, dalam aksi demonstrasi polisi sudah melakukan antisipasi untuk menghalau massa penyusup seperti kelompok anarcho syndicalism.
Kelompok massa yang identik dengan pakaian berwarna hitam dan masih belia itu akan jadi pantauan polisi selama aksi demonstrasi berlangsung.
"Kami sudah koordinasi dengan korlap, supaya jangan mau disusupi, apabila ada maka akan kita lakukan tindakan hukum terhadap kelompok anarco misalnya," kata Wakapolrestabes Surabaya, AKBP Hartoyo, Kamis (8/10/2020).
Hartoyo juga mengimbau agar buruh tak terprovokasi aksi kelompok di luar elemennya.
"Silakan elemen buruh dan mahasiswa melaksanakan aksi sesuai dengan aturan yang sudah ada, jaga ketertiban dan kondusivitas yang sudah bagus di Kota Surabaya dan jangan terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang akan membuat kegiatan aksi buruh menjadi menyimpang dari tujuan utamanya," imbaunya.
Selain itu, Hartoyo berhatap agar aksi menyampaikan aspirasi tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis dan tetap menjaga kondusivitas Kota Surabaya.
"Kita imbau juga supaya menjaga ketertiban dan menghormati hakhak masyarakat yang lain serta tidak anarkis," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar