4 Hari Menhan China Temui Prabowo dan Luhut, Kini Kapal Penjaga Pantai China Bercokol di ZEE Natuna

tribunnews
Philippine Coast Guard (PCG)
4 Hari Menhan China Temui Prabowo dan Luhut, Kini Kapal Penjaga Pantai China Bercokol di ZEE Natuna . Kapal coast guard China bernomor lambung 5204 saat berkunjung ke Filipina Januari 2020. Kini kapal ini bercokol di ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. 

4 Hari Menhan China Temui Prabowo dan Luhut, Kini Kapal Penjaga Pantai China Bercokol di ZEE Natuna

Baru empat hari Menteri Pertahanan China Wei Fenghe berkunjung pada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menko Marinvest Luhut Pandjaitan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, kini kapal penjaga pantai China arogan bercokol di ZEE Natuna Utara.

Kapal coast guard China (CCG) dengan nomor lambung 5204 terdeteksi di ZEE Laut Natuna Utara pada Sabtu (12/09/2020) pukul 10.00 WIB.

Kapal coast guard China dengan nomor lambung 5204 bersikeras mereka sedang berada di area nine dash line yang merupakan wilayah teritorial China.

Padahal berdasarkan UNCLOS 1982 tidak diakui keberadaan nine dash line, dan kapal coast guard China 5204 sedang berada di area ZEEI.

Oleh sebab itu, KN Nipah 321 milik Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) mencoba mengusir mengusir kapal penjaga China tersebut.

tribunnews
Kapal Penjaga Pantai China Bernomor Lambung 5204 Bercokol di ZEE Natuna 12 September 2020 (Bakamla)

Namun hingga berita ini diturunkan, KN Nipah 321 masih berupaya menghalau CCG 5204 keluar dari ZEEI.

Berdasarkan rilis Bakamla RI, mereka sedang berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam dan Kemenlu terkait hal ini.

Sebagai informasi, KN Nipah 321 adalah salah satu unsur Bakamla RI yang sedang melaksanakan operasi cegah tangkal 2020 di wilayah zona maritim barat Bakamla.

Operasi yang dilepas pada 4 September lalu di dermaga JICT Tanjung Priok oleh Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia, ini rencana akan digelar hingga akhir November 2020.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan Menhan China Wei Fenghe, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Kunjungan Menhan China tersebut dalam rangka membahas hubungan bilateral antarkedua negara.

"Dalam pertemuan bilateral antara Kementerian Pertahanan kedua negara ini dibahas mengenai berbagai hal penting yang berhubungan dengan pertahanan negara," seperti dikutip dari keterangan pers Biro Humas Setjen Kemhan RI pada Selasa (8/9/2020) malam.

Adapun pertemuan tersebut membahas strategi Pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Kemudian, perkembangan kerja sama penanganan Covid-19 antara Indonesia dengan China.

Prabowo dan Wei Fenghe juga membahas kerja sama industri pertahanan serta kerja sama pendidikan serta isu-isu terbaru di Kawasan Asia Pasifik.

tribunnews
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bersama Menhan China Wei Fenghe ketika menyaksikan upacara parade dan defile dalam rangka memperingati ulang tahun ke-75 kemenangan Rusia pada Juni 2020. (Dokumen Biro Humas Setjen Kemhan RI)

Usai bertemu Prabowo, Menhan China juga menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di ruang kerja Prabowo.

Saat menerima kunjungan tersebut, Prabowo didampingi Wakil Menhan, Sakti Wahyu Trenggono dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Hadir pula Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal TNI Moch Fachrudin, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Sedangkan, Menhan China didampingi Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian, Deputy Commander of the Southern Theater Command Lieutenant General (Air Force) Jia Zhigang, Deputy Chief of the Office for International Military Cooperation of Central Military Commission (OIMC) Major General Song Yanchao, dan Director General of Research Bureau of General Office of Central Military Commission Major General Liu Yantong.

Tolak Pangkalan Militer China

Sebelumnya Menteri Luar Negeri ( Menlu) Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tidak akan menjadi pangkalan militer negara mana pun, termasuk China.

Hal itu ia katakan terkait laporan tahunan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon yang menyebut China tengah mempertimbangkan membangun fasilitas jaringan logistik di kawasan Asia dan Afrika.

"Wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara mana pun," kata Retno melalui telekonferensi, Jumat (4/9/2020).

Dilansir dari Kompas.tv, laporan tahunan Pentagon menyebutkan, China berencana membangun fasilitas logistik untuk militer di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Dalam laporan 200 halaman yang disampaikan pada Selasa (1/9/2020) itu disebutkan beberapa negara yang akan dijadikan pangkalan logistik oleh China.

Negara-negara itu yakni Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Uni Emirat Arab, Kenya, Syecelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

Laporan Pentagon juga menyebutkan, pangkalan yang ada di Djibouti, Afrika Timur, untuk kepentingan China di Pangkalan Angkatan Laut Ream, Kamboja.

Selain itu, kemungkinan jangkauan ke Namibia, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon.

Rencana itu dinilai Pentagon bisa mengganggu operasi militer AS dan berpotensi melancarkan serangan China ke Amerika Serikat.

"RRT kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan tambahan fasilitas logistik militer luar negeri untuk mendukung angkatan laut, udara, dan darat," tulis laporan tahunan Pentagon yang dirilis di situs resmi Departemen Pertahanan AS, Selasa (1/9/2020).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar